Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengalami kejadian tidak terduga saat rapat Paripurna diadakan pada Kamis (13/8/2026). Seluruh anggota fraksi Partai Gerindra memutuskan untuk keluar dari ruangan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan anggaran yang dianggap tidak memprioritaskan beberapa infrastruktur penting. Salah satu jalan yang menjadi harapan masyarakat, yakni Jalan Banjarwangi, tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2026.
Kehadiran para anggota DPRD dari Partai Gerindra dianggap sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Mereka menilai bahwa kebijakan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tindakan walk out ini menunjukkan ketegangan dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat daerah.
Kebijakan anggaran yang dibahas dalam rapat menjadi pusat perhatian karena berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur. Kehilangan prioritas untuk Jalan Banjarwangi memicu reaksi dari fraksi politik yang menganggap kebijakan tersebut tidak adil. Situasi ini menunjukkan dinamika politik yang kompleks di tengah upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
