Presiden Prabowo Subianto mengusulkan amnesti khusus bagi pengurus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengakui kesalahan dan bertobat. Usulan ini muncul dalam konteks kritik keras yang ia sampaikan terhadap tata kelola BUMN, yang menurutnya sering merugikan negara. Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Prabowo menyoroti adanya BUMN yang tidak transparan, dengan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Ia juga menargetkan penutupan 750 perusahaan pelat merah hingga akhir 2026, sebagai langkah untuk membersihkan BUMN dari praktik tidak sehat. Usulan amnesti dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja BUMN, sekaligus memberikan kesempatan bagi para pengurus yang bersedia mengakui kesalahan. Namun, kebijakan ini masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah.
