Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan target efisiensi hingga Rp 70 triliun dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir 2026. Ia menyebut langkah ini bertujuan mengalihkan dana ke fasilitas publik. Pemangkasan jumlah BUMN dianggap berhasil menghemat biaya overhead negara hingga Rp 50 triliun.
Selain itu, Presiden tiba di Gedung DPR Jakarta untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR serta DPD. Ia didampingi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Najamudin. Kedatangan Presiden disambut oleh para anggota legislatif.
Dalam sidang tersebut, Presiden juga menyampaikan wacana pengadilan ad hoc untuk menyelidiki penyelewengan BUMN hingga 30 tahun terakhir. Ia menawarkan opsi amnesti khusus sebagai solusi. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah pada transparansi dan efisiensi sektor publik.
