Mahasiswa Tasikmalaya menggelar audiensi di DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyoroti ketidakjelasan dokumen perizinan tempat hiburan malam. Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya (AMT) menemukan indikasi kekacauan dalam proses perizinan karaoke. Forum yang dipimpin oleh Komisi 2 menghadirkan berbagai instansi terkait, termasuk Satpol PP dan Dinas PUTR.
Ketegangan terjadi saat diskusi berlangsung. Beberapa pejabat nyaris pulang sebelum sesi selesai. AMT menilai proses perizinan tidak transparan dan memicu kebingungan bagi pemilik usaha. Mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan dan regulasi yang lebih ketat.
Audiensi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengawasan usaha hiburan. Kebutuhan akan regulasi yang jelas semakin mendesak. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah untuk memperbaiki sistem perizinan.
Kebijakan ini menjadi sorotan karena memengaruhi keberlanjutan usaha hiburan di kota tersebut. Masyarakat menantikan respons dari pihak berwenang.
