DPR mengusulkan agar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak hanya menyediakan informasi dan peringatan dini, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat. Usulan ini muncul dalam upaya meningkatkan kesiapan menghadapi bencana alam dan memastikan keselamatan transportasi di Indonesia.
Dalam diskusi di Komisi V DPR, para anggota menekankan pentingnya integrasi data BMKG ke dalam kebijakan publik. Mereka menilai bahwa informasi cuaca dan peringatan dini dapat menjadi alat efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya, terutama di daerah rawan bencana. BMKG sendiri telah mengembangkan sistem peringatan dini yang canggih, tetapi masih perlu dimanfaatkan secara optimal dalam pembuatan kebijakan.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bencana. Dengan memperkuat peran BMKG dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih cepat merespons situasi darurat dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat.
