Kementerian Pendidikan dan Guru (JPPI) mengungkapkan adanya 43.838 kasus keracunan makanan yang terkait dengan program MBG sejak tahun 2025. Angka ini menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi makanan yang disediakan dalam program tersebut. Ubaid Matraji, perwakilan JPPI, meminta pemerintah untuk segera menghentikan program MBG dan memulai proses hukum terhadap penyedia makanan yang terlibat.
Selain itu, Matraji juga menyarankan agar anggaran program MBG dipisahkan dari dana pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pendidikan tidak digunakan untuk kegiatan yang berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Pihak berwenang sedang mengevaluasi situasi ini dan akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk melindungi keamanan makanan di sekolah-sekolah.
Program MBG, yang sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan di sekolah, kini menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran keamanan pangan. JPPI menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program tersebut.
