Pemprov Jawa Barat menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memperbarui data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang tidak sesuai dengan keluhan warga. Langkah ini diambil setelah adanya keluhan bahwa data yang ada tidak mencerminkan kondisi sebenarnya masyarakat. Pemprov Jabar menilai pemutakhiran data secara faktual sangat penting agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran.
Pemprov Jabar meminta pemerintah daerah proaktif memfasilitasi perbaikan data, terutama bagi warga yang desilnya tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memberikan bantuan yang lebih tepat dan efektif. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemutakhiran data sosial ekonomi juga dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki sistem informasi yang selama ini dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan adanya instruksi ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam memastikan data yang dikeluarkan lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
